Hidayat Nur Wahid Kutuk Penggunaan Lembaran Al Quran Jadi Bungkus Petasan

oleh -
Foto. Hidayat Nur Wahid (Dok. JPNN)

Miindonews, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, mengutuk keras penggunaan lembaran Al Quran jadi pembungkus dan bahan petasan yang terjadi  di Ciledug, Tangerang.

Hidayat sepakat dengan MUI dan Muhammadiyah yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah perbuatan penistaan terhadap Al Quran, kitab Sucinya Umat Islam. Kasus tersebut  perlu diusut tuntas dan diberikan sanksi hukum yang tegas, agar tak berulang. Apalagi, kata dia, kasus ini menjadi viral di medsos dan menjadi perhatian publik.

Ia mengatakan, penistaan terhadap agama  dan simbol semua agama yang diakui di Indonesia terus berulang, sehingga diperlukan instrumen hukum yang bersifat lex specialis.

Baca juga:

Ketua MPR Dorong Pemanfaatan Dana CSR untuk Pembinaan Olahraga

Politisi PKS ini mengungkapkan, Instrumen hukum tersebut bisa melindungi simbol agama-agama di Indonesia, agar tidak terjadi penistaan agama, tokoh agama maupun simbol agama-agama di Indonesia.

“Tindakan tegas polisi   harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang sangat menghormati Al Quran sebagai Kitab Suci. Juga  agar kesucian Agama dan ajarannya tetap terjaga, sehingga ajaran Agama dapat dijalankan untuk kebaikan kemanusiaan, dan harmoni kerukunan antar Umat beragama juga selalu dapat dijalankan,”katanya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (13/9/2021).

Hidayat Nur Wahid mengatakan,  untuk mendukung penegak hukum dan menjaga ketertiban terkait keharmonisan umat beragama, diperlukan instrumen hukum yang memadai dan spesifik/khusus (lex specialis) untuk melindungi simbol Agama secara efektif dan sistematis.

Saat ini, kata Hidayat, instrumen hukum yang tersedia  belum menimbulkan efek jera kepada pelaku penistaan terhadap agama Islam dan simbolnya, sehingga masih terus terjadi. Bahkan  ada tokoh Budha yang heran dengan terus terjadinya penistaan terhadap Agama Islam (Simbol/Tokohnya) di Indonesia, Negara Pancasila, yang mayoritas warganya justru beragama Islam.  

“Selain dijadikan sebagai bungkus petasan, agama Islam juga beberapa kali menjadi bahan lawakan atau candaan. Itu terjadi karena permisifnya publik, juga karena tidak ada sanksi hukum yang tegas, sehingga para penista Agama / Simbol Agama mengira mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga nista itu terulang lagi dan lagi,” katanya.

Baca juga:

Menpora Zainudin Amali Apresiasi Usulan Revisi RUU SKN oleh DPR

Ia menilai, selama ini perbuatan penistaan agama kerap kali diusut dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahaan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Atau Pasal 156s KUHP, dengan ancaman maksimal 5 tahun.

“UU tersebut hanya terdiri dari 5 pasal, jadi tidak secara komprehensif mengatur perlindungan terhadap Agama atau Simbolnya seperti Rumah Ibadah maupun Kitab Suci,” ungkapnya. 

Untuk itu, Ia mengingatkan DPR  agar menyiapkan RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU PTASA) yang nantinya akan menjadi salah satu  upaya perlindungan pada semua Agama yang diakui di Indonesia dan simbol-simbolnya. 

“Ini seharusnya bisa menjadi fokus prioritas DPR, agar segera  diundangkan.  Agar kejadian penistaan Agama dan Simbol Agama yang meresahkan masyarakat, tidak terulang lagi,” lanjutnya.

Dalam draft RUU PTASA, Tujuannya selain memberikan kepastian hukum, juga memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak melakukan penistaan Agama, serta Agama dan Simbol Agama yang terkait dengan sila I Pancasila dan pasal 29 UUDNRI 1945, bisa dihormati dan dijaga. 

“Selain memberikan sanksi yang lebih keras, juga ada upaya preventif, berupa edukasi kepada masyarakat untuk menghormati simbol semua Agama yang diakui di Indonesia, sehingga tidak menjadi bahan penistaan, lawakan/candaan atau hal-hal yang tidak meletakkannya pada posisi yang dihormati.

Hal itu, kata dia, akan tercipta kondisi yang lebih kondusif untuk merawat toleransi dan harmoni juga kokoh kuatnya kedaulatan NKRI,” tambah Hidayat. 

Menurutnya, Di tengah Pandemi covid 19, mestinya Agama dan simbol-simbolnya makin dihormati dan jadi rujukan, karena memberikan solusi untuk penguatan spirit kehidupan.

“Jangan malah terus dibiarkan terjadinya penistaan dalam berbagai modusnya, yang bisa berdampak sangat negatif untuk eksistensi harmoni Bangsa dan keutuhan NKRI,” ungkapnya. (Red).