Presiden Jokowi Teken PP Disiplin PNS, Termasuk Pegawai Bolos 28 Hari Bakal Dipecat

oleh -
Foto. Presiden RI, Joko Widodo. (Dok. OkeZone).

Miindonews, Jakarta – Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 31 Agustus 2021.

Peraturan tersebut terkait sanksi disiplin PNS. Dalam aturan itu, PNS yang melanggar aturan kerja bakal dikenai hukuman ringan, sedang, hingga sanksi berat.

Hukuman berat diberikan kepada PNS, yakni pemberhentian kerja. PNS akan dikenai sanksi pemecatan apabila absen tanpa alasan atau bolos kerja selama kurang lebih 28 hari dalam satu Tahun.

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,” bunyi pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Baca juga:

Ketua MPR Dorong Pemanfaatan Dana CSR untuk Pembinaan Olahraga

Pemecatan juga didapatkan pada PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari kerja secara berturut-turut. Namun, pemberhentian dilakukan dengan hormat.

Sanksi berat lainya adalah PNS yang bolos selama 21-24 hari setahun akan dikenakan penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan. Jika tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Untuk sanksi sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin). PNS yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun, akan dikenakan pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan.

Selain itu, sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun. Bagi abdi negara yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan.

Lalu, dalam peraturan tersebut  terdapat sanksi ringan berupa teguran baik lisan maupun tertulis.

Teguran lisan diberikan kepada  PNS yang tidak masuk kerja 3 hari dalam setahun. Kemudian teguran tertulis dilayangkan kepada PNS yang bolos 4-7 hari dalam setahun. Adapun PNS yang tidak masuk 7-10 hari, akan diberi surat pernyataan tidak puas. (Red).

Sumber. Tempo.co