Miindonews, NTT – Fraksi Hanura DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan alasan Bupati Nagekeo tidak mendata 1046 Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo sebagai tenaga non PNS di BKN. Padahal, seluruh Kabupaten di Indonesia sedang melakukan pendataan tersebut.
Hal ini disampaikan Fraksi Hanura dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023, Selasa, 18/10/2022.
Pandangan umum fraksi Hanura yang dibacakan oleh Buce Liu tersebut meminta Gubernur NTT untuk mengarahkan Bupati Kabupaten Nagekeo yang tidak bersedia mendata dan mengusulkan tenaga Non ASN sesuai kebijakan serta arahan pemerintah pusat melalui Menpan RB.
“Sampai dengan saat ini, Kabupaten Nagekeo adalah satu-satunya kabupaten di NTT yang tidak mengusulkan tenaga Non ASN, padahal seluruh PPK di Indonesia diminta untuk memasukan data tenaga non ASN dan di Kabupaten Nagekeo terdapat 1046 THL yang telah bekerja sejak awal Kabupaten Nagekeo terbentuk,” katanya.
Baca juga: Dua Fraksi di DPRD Nagekeo Pertanyakan Tanggung Jawab Pemda Terhadap THL
Untuk itu, Fraksi Hanura DPRD Provinsi NTT meminta agar Gubernur NTT memberikan arahan kepada Bupati Nagekeo terkait hal dimaksud.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov NTT yang dibacakan oleh Plt Sekda NTT Yohana Lisa Pali menyatakan bahwa kebijakan pendataan tenaga non ASN dilakukan oleh Kementerian PAN-RB untuk mengetahui jumlah tenaga non-ASN yang bekerja pada institusi pemerintah dan pemetaan jabatan para tenaga non ASN.
Baca juga: FPPN Nagekeo Tanggapi Pernyataan Bupati dan BK Diklat Nagekeo Soal THL
Yohana menjelaskan, pendataan tenaga non-ASN saat ini sedang berlangsung, termasuk di Provinsi NTT.
Ia menyampaikan, bahwa pemerintah NTT akan melakukan koodinasi dengan dengan pemkab Nagekeo.
“Sehubungan kondisi yang terjadi di Kabupaten Nagekeo, pemerintah akan melakukan koordinasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di kabupaten Nagekeo dan mencarikan jalan keluar terbaik sesuai kewenangan masing-masing.” jawabnya.
Laporan: Zainudin Abdulah
