Humas PB HMI Kecam Keras Penangkapan Aktivis dan Masyarakat Sipil di Laonti Kabupaten Konsel

oleh -
Foto : (Humas) Penerangan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fajar Nur Yusuf,

Miindonews, Sulawesi Tenggara – Hubungan Masyarakat (Humas) Penerangan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fajar Nur Yusuf, mengecam keras atas penangkapan satu aktivis LMND dan dua masyarakat sipil di Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

Kecaman tersebut dilontarkan, atas tertangkapnya tiga orang saat melakukan aksi demonstrasi di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

Mereka menuntut agar PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS), segera melakukan ganti rugi atas pencemaran lingkungan, akibat tenggelamnya kapal tongkang yang memuat Ore Nickel di area tempat nelayan mencari nafkah.

Baca Juga : Menpora Zainudin Amali Pastikan Pemerintah Bantu Biaya Perawatan Verawaty Fajrin

” Berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi kami pasca tenggelamnya Kapal Tongkang yang memuat Ore Nickel PT. GMS. Sehingga hasil tangkapan nelayan dalam rentang 5 bulan terakhir menurun drastis akibat laut tempat mereka mencari nafkah, tercemar material ore nickel yang tenggelam. Alasan itu pula masyarakat lingkar tambang di Laonti dan Aktivis melakukan demonstrasi menuntut ganti kerugian kepada pihak perusahaan, ” ujarnya melalui rilis persnya, Selasa (21/9/2021).

Penangkapan tiga orang masyarakat sipil tersebut, kata Fajar, dilakukan aparat Kepolisian Konawe Selatan pada saat demonstran, menghalau mobil perusahaan yang hendak menabrak massa aksi saat itu.

Akibatnya, terjadi keributan dan beberapa kali Aparat Penegak Hukum (APH) mengarahkan senjata ke massa aksi dan melepaskan tembakan. Pasca penangkapan tersebut, masyarakat bersama-sama elemen aktivis menginap dilokasi pertambangan PT. GMS dengan tuntutan yang sama serta meminta kawan-kawannya tertangkap segera dilepaskan.

” Prosedur penangkapan 3 demonstrasi oleh Kepolisian Konawe Selatan patut diduga serampangan dan mengada-ngada serta tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 17 KUHAP bahwa penangkapan dapat dilakukan dengan syarat memiliki bukti permulaan yang cukup. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memutus bahwa penangkapan tidak dapat dilakukan tanpa 2 alat bukti yang sah berdasarkan yang termuat pada Pasal 184 KUHAP,” ujar PJ Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Kendari ini.

Ia mengatakan, penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian semestinya dievaluasi terlebih dahulu. Sebab kata dia, tidak ada alasan yang jelas dan alat bukti yang cukup sesuai perintah undang-undang untuk melakukan penangkapan.

Lalu menurut dia, berdasarkan informasi terakhir penangkapan, yang dilakukan Kepolisian Konsel, Sabtu Malam (18/09/2021), hingga saat ini 3 demonstran masih ditahan belum dilepaskan.

Direntang waktu selama 1×24 Jam sesuai yang ditetapkan pada Pasal 19 ayat 1 KUHAP bahwa batas waktu penangkapan paling 1 hari atau 1X24 jam. Dan sudah semestinya 3 orang demonstran tersebut segera dilepaskan karena itu perintah Undang-Undang, ” ungkapnya.

” Penangkapan 1 aktivis dan 2 orang masyarakat lingkar tambang di Laonti Sabtu malam lalu, harus segera dilepaskan. Sesuai adigium hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, ” bebernya.

” Dan kami perlu mengultimatum Kapolres Konawe terkait hal itu. Sudah seharusnya Propam Mabes Polri mengevaluasi kinerja Kapolres Konawe Selatan, sebagai penanggung jawab pengamanan aksi di Area PT. GMS, kalau perlu Pak Kapolri Copot dan turunkan pangkat Kapolres Konawe Selatan agar sebagai tanda kepada APH lain agar bertindak Humanis dan Presisi sebagaimana slogan yang digembar-gemborkan Pak Sigit, ” imbuh Aktivis LBH ini.

Atas periatiwa tersebut,dirinya memberikan tuntutan diantaranya:

  1. Meminta Kementrian ESDM, KLHK dan Kementrian Investasi, segera mengevaluasi dan mencabut izin PT. GMS di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan yang diduga merusak lingkungan hidup.
  2. Mendesak Kapolri, agar segera mencopot Kapolres Kapolda Sultra dan menurunkan pangkat Kapolres Konawe Selatan karena dinilai gagal mendidik bawahannya.
  3. Mendesak Propam Mabes Polri segera memeriksa Oknum Kepolisian Konawe Selatan yang melakukan intimidasi dan penangkapan masyarakat yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
  4. Kepolisian Konawe Selatan segera melepaskan demonstran yang ditangkap.
  5. Menuntut PT. GMS melakukan ganti kerugian bagi Masyarakat Lingkar Tambang Laonti Korban Kerusakan Lingkungan sehingga kehilanggan mata pencahariannya.

” Dari pemaparan dan tuntutan tersebut jika tidak ditindaklanjuti, maka kami segera melaporkan dan mengkoordinasikan ke pihak terkait, ” pungkas Alumni Fakultas Hukum tersebut.

Editor : Gusti Wilantara